Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - KATHMANDU. Sedikitnya 19 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya luka-luka dalam aksi protes besar-besaran di Nepal pada Senin (8/9/2025), yang dipicu larangan penggunaan media sosial dan maraknya korupsi.
Polisi menembakkan gas air mata serta peluru karet untuk membubarkan ribuan demonstran, sebagian besar anak muda, yang berusaha menerobos masuk ke kompleks parlemen di Kathmandu.
Baca Juga: Nikkei Jepang Pecah Rekor 44.000! Apa Pemicu Kenaikannya?
Kerusuhan yang disebut sebagai “Demonstrasi Gen Z” ini menjadi yang terburuk di Nepal dalam beberapa dekade terakhir.
Para demonstran membawa poster bertuliskan “Shut down corruption and not social media” serta “Youths against corruption.”
Beberapa bahkan membakar ambulans dan melempar aparat dengan berbagai benda.
Menurut kepolisian, 28 aparat termasuk di antara korban luka. Dua dari 19 korban tewas berasal dari kota Itahari di bagian timur.
Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral atas jatuhnya korban jiwa.
Baca Juga: Tarif AS Membebani, Tiongkok Cari Dukungan ASEAN untuk Pakta Dagang 3.0
Pemerintah sebelumnya memblokir sejumlah platform, termasuk Facebook, dengan alasan belum mendaftar secara resmi ke otoritas serta digunakan untuk penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan penipuan daring.
Namun kebijakan itu justru memicu kemarahan publik. Sekitar 90% dari 30 juta penduduk Nepal adalah pengguna internet aktif.
Menanggapi eskalasi krisis, pemerintah pada Selasa (9/9/2025) mencabut larangan media sosial. “Kami telah menarik kembali penutupan media sosial.
Saat ini platform sudah kembali berfungsi,” ujar Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Prithvi Subba Gurung.
Human Rights Watch mengingatkan agar pemerintah Nepal tidak hanya memandang aksi tersebut dari sisi keamanan semata.
“Demonstrasi ini mencerminkan frustrasi mendalam masyarakat terhadap korupsi, nepotisme, dan buruknya tata kelola. Cara damai harus didahulukan sebelum penggunaan kekerasan,” tegas HRW.
Baca Juga: Tarif Trump dapat Memangkas PDB India sebesar 0,5%
Nepal sendiri masih bergulat dengan ketidakstabilan politik sejak penghapusan monarki pada 2008.
Sejak saat itu, sudah 14 kali pergantian pemerintahan terjadi, dan tak satu pun kabinet mampu menuntaskan masa jabatan penuh lima tahun.
Selanjutnya: Mayoritas Dana IPO EMAS Masuk ke Kantong MDKA, Cek yang Perlu Jadi Perhatian Investor
Menarik Dibaca: IHSG Berpotensi Koreksi, Cek Rekomendasi Saham BNI Sekuritas Hari Ini (9/9)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
