Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Raja Malaysia, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, telah memerintahkan pemerintah untuk membatalkan rencana pengadaan helikopter Black Hawk yang berusia lebih dari 30 tahun. Dia menyamakan helicopter tersebut dengan "peti mati terbang".
Mengutip Channel News Asia, dalam pernyataannya yang tajam pada hari Sabtu (16/8/2025), raja juga mengecam "agen dan penjual" di Kementerian Pertahanan serta memperingatkan mereka agar tidak "menipu" dirinya.
Berbicara di sebuah parade di Mersing untuk memperingati HUT ke-60 Resimen Layanan Khusus Malaysia, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Malaysia mengingatkan Kementerian Pertahanan untuk "tidak mengulangi kesalahan masa lalu" dalam pengadaan.
Ia mencontohkan pembelian pesawat SkyHawk oleh negara tersebut pada tahun 1980-an.
Kantor berita negara Bernama melaporkan bahwa jet-jet tersebut kemudian dipensiunkan karena tingkat kecelakaan yang tinggi.
“Apakah kita akan menempatkan pilot kita di 'peti mati terbang'? Pikirkan sendiri,” kata Sultan Ibrahim.
Baca Juga: Untuk Kali Pertama, Malaysia Geser Posisi Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar ASEAN
“Saya yakin semua ini terjadi karena Kementerian Pertahanan penuh dengan agen atau mantan jenderal yang telah menjadi salesman. Bahkan ada perusahaan tekstil yang ingin menjual drone kepada kita. Jika kita harus mengikuti harga perantara (yang meningkat) dalam setiap pengadaan, maka alokasi yang ada tidak akan cukup. Jadi jangan coba-coba membodohi saya. Kalau kalian tidak mau mendengarkan saya, saya tidak akan menegur kalian lagi setelah ini," urainya panjang lebar dalam pernyataan yang diunggah di laman Facebook resminya.
Bernama juga melaporkan, Bupati Johor Tunku Ismail – putra raja – serta Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin, Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Mohd Nizam Jaffar, dan Panglima Angkatan Darat Muhammad Hafizuddeain Jantan juga hadir dalam acara hari Sabtu tersebut.
Laporan media menyebutkan bahwa Malaysia telah menandatangani kesepakatan pada Mei 2023 untuk menyewa empat helikopter Black Hawk dari perusahaan lokal bernama Aerotree Defence and Services senilai RM 187 juta (US$ 44,4 juta) selama lima tahun.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa Kementerian Pertahanan Malaysia membatalkan kontrak tersebut pada bulan November tahun lalu setelah perusahaan gagal mengirimkan pesawat meskipun ada tiga kali revisi tanggal.
Pada bulan Maret tahun ini, Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari dilaporkan mengatakan bahwa kementeriannya sedang menilai kembali pendekatan pengadaan terbaik untuk helikopter Black Hawk.
Baca Juga: Malaysia Naikkan Harga Acuan CPO untuk September, Bea Keluar Jadi 10%
Ia menambahkan bahwa evaluasi tersebut akan mempertimbangkan model sewa sebelumnya atau perjanjian antarpemerintah, dengan keputusan yang akan dibuat tahun ini.
"Kita perlu meninjau proses saat ini, terutama dalam hal penetapan harga, karena kami menyadari hal ini sebagai kebutuhan bagi kementerian. Beberapa langkah harus diambil sebelum menentukan metode akuisisi terbaik dan mempercepat prosesnya," katanya seperti dikutip oleh outlet berita New Straits Times.
Pada hari Sabtu, raja mengatakan bahwa mereka yang terlibat dalam pengadaan militer harus memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara transparan, dan bukan hanya berdasarkan saran agen atau mereka yang memiliki kepentingan pribadi.
"Jangan buang waktu membeli omong kosong yang tidak sesuai dengan kebutuhan militer. Kalau tidak tahu harga (pasaran) sebenarnya, tanya saya dulu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa lima tahun lalu, ia mempertanyakan pembelian kapal serbu rigid untuk pasukan komando seharga RM 5 juta, padahal ia bisa mendapatkan kapal yang lebih baik dengan harga di bawah RM 2 juta.
“Baru-baru ini, saya mendengar ada usulan untuk membeli kapal serupa tetapi dalam ukuran yang lebih besar, hampir seharga RM 10 juta. Ini tidak masuk akal dan harus ditinjau ulang dengan saksama,” kata Sultan Ibrahim.
Tonton: Menkum Supratman: Potensi Royalti RI Lampaui Malaysia, Bisa Capai Rp 3 Triliun
Menyusul pernyataan Raja, Menteri Pertahanan Khaled mengatakan bahwa kementeriannya akan memastikan modernisasi aset pertahanan Malaysia sejalan dengan kebutuhan angkatan bersenjatanya. Hal ini juga berlaku untuk Resimen Layanan Khusus.
"Sesuai dengan dekrit Yang Mulia, Kementerian Pertahanan akan terus menekankan kesiapan angkatan bersenjata," ujarnya.
"Kami akan memodernisasi aset pertahanan sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan resimen," tutupnya.
Selanjutnya: Strategi Ekonomi Prabowo Disebut Mirip Jepang dan Korea, Tapi Ada Tantangannya
Menarik Dibaca: Daftar Promo HUT RI ke-80 hingga 18 Agustus: Fore, JCO, KFC, A&W sampai Pizza Hut
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
