Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menuding PM Israel Benjamin Netanyahu “menyangkal” situasi kemanusiaan di Gaza, sehari setelah Australia mengumumkan akan mengakui negara Palestina untuk pertama kalinya.
Australia berencana menyampaikan pengakuan itu pada Sidang Umum PBB bulan depan, mengikuti langkah serupa Prancis, Inggris, dan Kanada.
Baca Juga: Israel Tingkatkan Serangan di Kota Gaza, Enam Jurnalis Tewas
Albanese mengatakan, sikap Israel yang enggan mendengar masukan dari sekutu menjadi salah satu alasan keputusan ini.
“Dia kembali menyampaikan kepada saya, seperti yang telah diutarakannya di publik, yakni menyangkal konsekuensi yang menimpa warga sipil,” kata Albanese kepada ABC, menyinggung pembicaraan telepon dengan Netanyahu pekan lalu.
Keputusan Australia bersifat kondisional, termasuk memastikan kelompok Hamas tidak terlibat dalam pemerintahan negara Palestina di masa depan.
Baca Juga: Netanyahu Sebut Serangan Baru ke Gaza Akan Dimulai dalam Waktu Dekat
Oposisi sayap kanan, dipimpin Sussan Ley, menilai kebijakan ini berisiko merusak hubungan dengan AS.
Ley berpendapat pengakuan negara Palestina seharusnya dilakukan setelah proses perdamaian tuntas, bukan sebelumnya.
Perubahan sikap pemerintah Australia terjadi di tengah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza.
Dukungan publik meningkat setelah Israel menyatakan rencana mengambil kendali militer penuh atas Gaza.
Awal bulan ini, puluhan ribu demonstran memadati Jembatan Pelabuhan Sydney menuntut bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.
Baca Juga: 'Lebih Baik Mati di Sini' Warga Palestina Tolak Pengusiran Massal dari Gaza City
“Keputusan ini didorong oleh perubahan sentimen publik, dengan mayoritas warga Australia ingin krisis kemanusiaan di Gaza segera berakhir,” kata Jessica Genauer, dosen senior hubungan internasional di Flinders University.
Sementara itu, Selandia Baru masih mempertimbangkan langkah pengakuan negara Palestina, memicu kritik dari mantan PM Helen Clark yang menyebut sikap ragu itu tidak mencerminkan nilai kemanusiaan negara tersebut.
Selanjutnya: Atasi Polemik Royalti Musik, UU Hak Cipta Segera Direvisi Tahun Ini
Menarik Dibaca: Inilah Alasan iPhone 15 Pro Max Jadi Idaman Pecinta Gadget di Kelas Flagship
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
