Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - MAALE ADUMIM/TEL AVIV. Menteri Keuangan Israel dari kubu sayap kanan ekstrem Bezalel Smotrich mengumumkan dimulainya kembali proyek pemukiman E1 yang lama tertunda.
Rencana ini akan membelah wilayah Tepi Barat dan memutus koneksi dengan Yerusalem Timur, langkah yang disebut kantornya sebagai cara untuk “mengubur” ide negara Palestina.
Baca Juga: Israel Gempur Gaza City, 123 Tewas dalam 24 Jam Terakhir
Pemerintah Palestina, negara-negara sekutu, dan kelompok advokasi mengecam proyek tersebut, menyebutnya ilegal dan merusak seluruh peta jalan perdamaian internasional.
Berdiri di lokasi pembangunan di Maale Adumim, Smotrich mengklaim bahwa PM Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui kebangkitan proyek itu, meski belum ada konfirmasi resmi dari keduanya.
“Siapa pun yang mencoba mengakui negara Palestina hari ini akan mendapat jawaban kami di lapangan. Bukan dengan dokumen atau pernyataan, tapi dengan fakta—fakta berupa rumah dan lingkungan baru,” kata Smotrich pada Kamis (14/8/2025).
Proyek E1 dibekukan sejak 2012 dan kembali dihentikan pada 2020 akibat penolakan dari AS, negara-negara Eropa, dan kekuatan internasional lain yang menilai proyek tersebut mengancam prospek perdamaian dua negara.
Baca Juga: Semakin Banyak Negara Barat yang Mengakui Palestina, Bagaimana Reaksi Israel dan AS?
Pengumuman Smotrich datang di tengah tekanan diplomatik terhadap Israel, setelah sejumlah sekutu Barat mengkritik operasi militer di Gaza dan menyatakan akan mengakui negara Palestina.
Menurut juru bicara Smotrich, rencana tersebut mencakup 3.401 unit rumah baru untuk pemukim Israel di antara Tepi Barat dan Yerusalem.
Organisasi Peace Now menyebut, jika seluruh proses persetujuan rampung, pembangunan infrastruktur bisa dimulai dalam beberapa bulan, dan rumah-rumah berdiri dalam waktu sekitar setahun.
Kelompok Breaking the Silence menuduh Smotrich memanfaatkan fokus dunia pada perang Gaza untuk memperluas permukiman, yang dinilai “memperparah fragmentasi wilayah Palestina dan mengukuhkan apartheid.”
Baca Juga: Profil Suleiman Al-Obeid, Sosok Pele Palestina yang Menjadi Korban Serangan Israel
Pemerintah Palestina menyerukan AS menekan Israel menghentikan pembangunan.
Qatar mengecam langkah ini sebagai pelanggaran terang-terangan hukum internasional, sementara Menlu Norwegia Espen Barth Eide menilai Israel “berupaya merebut tanah Palestina demi menggagalkan solusi dua negara.”
Data menunjukkan sekitar 700 ribu pemukim Israel tinggal di tengah 2,7 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
PBB dan mayoritas negara di dunia memandang seluruh permukiman tersebut ilegal, mengacu pada hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Selanjutnya: Gencar Pasca Comeback ke RI, Motorola Gandeng Digiplus untuk Distribusi Offline
Menarik Dibaca: Inspirasi Warna Cat Rumah dari Era Taylor Swift: dari Nuansa Ceria hingga Misterius
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
