Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - TEL AVIV. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggelar pertemuan dengan pejabat keamanan senior untuk merumuskan strategi baru dalam perang hampir dua tahun di Jalur Gaza, demikian menurut pernyataan kantornya pada Selasa (5/8/2025).
Media lokal melaporkan bahwa Netanyahu condong pada opsi pengambilalihan militer penuh atas wilayah Palestina yang saat ini diduduki Israel.
Baca Juga: Kanada Lakukan Airdrop Bantuan ke Gaza, Tuduh Israel Langgar Hukum Internasional
Meski tekanan internasional untuk gencatan senjata terus meningkat demi meredakan kelaparan dan kondisi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, upaya mediasi antara Israel dan kelompok Hamas gagal total.
Otoritas kesehatan setempat melaporkan sedikitnya 20 orang tewas akibat tembakan pasukan Israel saat mereka tengah menunggu bantuan dari truk-truk PBB di Gaza utara.
Di Gaza selatan, 20 orang terluka saat menunggu bantuan di dekat Alun-Alun Morag, Rafah.
Delapan orang lainnya dilaporkan meninggal akibat kelaparan atau kekurangan gizi dalam sehari terakhir. Total sedikitnya 80 orang tewas akibat serangan terbaru Israel.
Kantor Netanyahu menyatakan bahwa dalam pertemuan terbatas selama tiga jam itu, Kepala Staf Militer Eyal Zamir memaparkan sejumlah opsi untuk melanjutkan kampanye militer di Gaza.
Baca Juga: Ini Ancaman Inggris kepada Israel Terkait Gaza
Seorang pejabat Israel sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dan Menteri Urusan Strategis, Ron Dermer juga akan menghadiri pertemuan tersebut untuk menyusun strategi yang akan dibawa ke rapat kabinet pekan ini.
Media Israel melaporkan bahwa kabinet akan bersidang pada Kamis pukul 18.00 waktu setempat (15.00 GMT).
Channel 12 Israel mengutip sumber dari kantor Netanyahu bahwa sang perdana menteri tengah mempertimbangkan pengambilalihan total atas wilayah Gaza, langkah yang akan membatalkan keputusan Israel tahun 2005 untuk menarik pasukan dan warganya dari Gaza, walau tetap menguasai perbatasan, ruang udara, dan infrastruktur penting.
Keputusan penarikan tahun 2005 sering disalahkan oleh partai sayap kanan sebagai penyebab naiknya kekuasaan Hamas melalui pemilu 2006.
Namun belum jelas apakah Netanyahu menginginkan pendudukan jangka panjang atau operasi militer jangka pendek untuk membongkar Hamas dan membebaskan sandera-sandera Israel.
Baca Juga: Israel Umumkan Jeda Harian Serangan di Gaza, Bantuan Udara Mulai Dikirim
Kantor Netanyahu menolak mengomentari laporan Channel 12 tersebut.
"Kita masih harus menyelesaikan kekalahan total musuh di Gaza, membebaskan para sandera, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel," kata Netanyahu kepada para prajurit baru dalam kunjungannya ke pangkalan militer. "Kita tidak akan menyerah pada misi-misi ini."
PBB menyebut laporan kemungkinan perluasan operasi militer Israel di seluruh Gaza sebagai hal yang "sangat mengkhawatirkan" jika benar terjadi.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menolak memberikan dukungan langsung terhadap rencana Netanyahu, meski AS dikenal sebagai sekutu militer terdekat Israel.
"Kami sekarang fokus memberi bantuan makanan kepada warga," ujar Trump. "Soal yang lainnya, saya belum bisa komentar. Itu sepenuhnya tergantung Israel."
Sabtu lalu, Hamas merilis video sandera Israel Evyatar David yang tampak sangat kurus dan lemah di dalam terowongan bawah tanah. Gambar itu mengejutkan publik Israel dan memicu kecaman global.
Selama perang berlangsung, tekanan internasional terhadap Hamas untuk membebaskan sekitar 50 sandera terus berlanjut. Pemerintah Israel memperkirakan hanya sekitar 20 sandera yang masih hidup.
Sebagian besar sandera sebelumnya dibebaskan dalam jeda gencatan senjata, namun Israel memutuskan gencatan terakhir secara sepihak.
Baca Juga: Frustrasi dan Cemas atas Gaza Bikin Macron Bertindak Sendiri Terkait Palestina
Strategi Tekanan?
Seorang pejabat Palestina menyebut usulan pengambilalihan penuh Gaza oleh Israel bisa jadi hanya taktik untuk menekan Hamas agar mau berkompromi.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina mendesak dunia internasional untuk merespons serius laporan tersebut.
"Kementerian meminta negara-negara dan komunitas internasional untuk menganggap serius bocoran ini dan bertindak segera guna mencegah implementasinya entah itu hanya strategi tekanan, uji reaksi internasional, atau benar-benar rencana nyata," tegas pernyataan resmi.
Pemerintah koalisi Israel saat ini adalah yang paling sayap kanan dan religius dalam sejarah negara tersebut.
Beberapa politisinya terang-terangan mendukung aneksasi penuh atas Gaza dan Tepi Barat serta mendorong eksodus warga Palestina dari tanah mereka.
Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 2024 menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dan harus segera diakhiri.
Baca Juga: Truk Bantuan Mulai Masuk Gaza dari Mesir, Israel Lakukan Airdrop
Ketegangan Internal dan Krisis Kemanusiaan
Perang yang telah berlangsung hampir dua tahun ini membebani kekuatan militer Israel, yang memiliki jumlah pasukan tetap terbatas dan harus berulang kali memobilisasi pasukan cadangan. Beberapa petinggi militer memperingatkan risiko perluasan pendudukan militer.
Menunjukkan ketegangan internal, Menteri Keamanan Nasional yang ekstrem kanan, Itamar Ben Gvir, menantang Kepala Staf Zamir agar menyatakan kesediaannya mematuhi keputusan pemerintah jika Israel memutuskan mengambil alih seluruh Gaza.
Pernyataan resmi dari kantor Netanyahu menegaskan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) "siap melaksanakan keputusan apa pun yang akan diambil oleh Kabinet Politik-Keamanan."
Baca Juga: Israel Izinkan Negara Asing Jatuhkan Bantuan ke Gaza Lewat Udara, Mulai Jumat (25/7)
Kelaparan Meluas
Perang dimulai setelah militan yang dipimpin Hamas menyerang komunitas dan pangkalan militer Israel dekat perbatasan Gaza pada 7 Oktober 2023, menewaskan sekitar 1.200 orang, termasuk lebih dari 700 warga sipil dan menculik 251 orang ke Gaza.
Respons militer Israel menyebabkan kehancuran besar di Gaza, menewaskan lebih dari 61.000 orang sebagian besar warga sipil, menurut data otoritas kesehatan Palestina.
Hampir seluruh dari 2 juta penduduk Gaza kini telah kehilangan tempat tinggal, dan badan pengawas kelaparan global menyebut situasi ini sebagai "kelaparan yang sedang berlangsung."
Gaza menyebutkan sedikitnya 188 warga Palestina termasuk 94 anak meninggal akibat kelaparan sejak perang dimulai.
Selasa ini, tank-tank Israel dilaporkan bergerak ke wilayah tengah Gaza. Belum jelas apakah ini bagian dari ofensif darat besar-besaran.
Warga Palestina yang tinggal di wilayah terakhir yang belum sepenuhnya dikuasai militer Israel menyatakan kekhawatiran besar.
"Jika tank-tank masuk, kami harus ke mana? Ke laut?" kata Abu Jehad, seorang pedagang kayu Gaza. "Ini seperti hukuman mati untuk seluruh penduduk."
Selanjutnya: Inilah Semua Resep Hot Dog Grow a Garden di Roblox lengkap Panduan Cara Memasak
Menarik Dibaca: Promo Merdeka Ichiban Sushi Agustus 2025, Paket Ramen atau Sushi Serba Rp 80.000
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
