Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - Panglima militer Israel menolak rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang hendak merebut lebih banyak wilayah Gaza, yang 75 persennya sudah mereka kuasai.
Penolakan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Militer, Eyal Zamir, pada pertemuan yang berlangsung selama tiga jam hari Selasa (5/8) waktu setempat. Zamir menjelaskan, memperluas operasi bisa menjebak militer Israel di wilayah tersebut.
Selain itu, Zamir meyakini bahwa perluasan operasi militer juga dapat mengakibatkan bahaya bagi para sandera yang ditawan di sana.
"Merebut sisa wilayah Gaza dapat menjebak militer di wilayah tersebut, dan dapat mengakibatkan bahaya bagi para sandera yang ditawan di sana," kata Zamir, dikutip Reuters.
Dalam pernyataan resminya, militer Israel menyatakan telah menguasai 75% wilayah Gaza sejak memulai operasinya pada Oktober 2023.
Pihak militer Israel sebenarnya telah berulang kali menentang penerapan aturan militer, aneksasi wilayah, dan pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza. Pendapat tersebut juga didukung oleh beberapa anggota pemerintah.
Baca Juga: Ini Ancaman Inggris kepada Israel Terkait Gaza
Posisi Netanyahu Semakin Tertekan
Benjamin Netanyahu saat ini berada di bawah tekanan internasional yang kuat untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza.
PBB pun telah secara terbuka mengkritik kabar perluasan operasi militer Israel di Gaza, menyebut langkah itu sangat mengkhawatirkan.
Merespons perlawanan Zamir, Netanyahu mengatakan bahwa sejauh ini militer gagal membebaskan para sandera, karena sebagian besar pembebasan sandera sejauh ini merupakan hasil negosiasi diplomatik.
Mengutip laporan Reuters, Netanyahu dijadwalkan membahas rencana militer untuk Gaza dengan para menteri lainnya pada hari Kamis. Beberapa sumber menyebutkan, Netanyahu ingin memperluas operasi militer di Gaza untuk menekan Hamas.
Pendukung setia Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Katz, turut mengomentari sikap Zamir. Dalam cuitannya di X hari Rabu, Katz mengatakan bahwa pejabat militer militer memiliki hak dan kewajiban untuk menyuarakan pendapatnya. Namun, militer akan tetap melaksanakan keputusan pemerintah hingga semua tujuan perang tercapai.
Baca Juga: Netanyahu Bertemu Pejabat Keamanan, Israel Pertimbangkan Kuasai Seluruh Gaza
Netanyahu memimpin pemerintahan koalisi sayap kanan paling ekstrem dalam sejarah Israel. Beberapa pendukung setianya di masa lalu mengancam akan mundur jika pemerintah mengakhiri perang.
Pemimpin oposisi, Yair Lapid, mengatakan bahwa dia telah memberi tahu Netanyahu bahwa publik tidak tertarik untuk melanjutkan perang dan pengambilalihan militer penuh akan menjadi ide yang sangat buruk.
Sejalan dengan itu, hasil jajak pendapat kanal televisi Israel, Channel 12, pada bulan Juni 2025 menunjukkan dukungan untuk kesepakatan diplomatik yang akan mengakhiri perang dan menjamin pembebasan para sandera.
Israel meyakini terdapat 50 sandera yang masih ditahan di Gaza, dan setidaknya 20 orang diyakini masih hidup.
Baca Juga: Kanada Lakukan Airdrop Bantuan ke Gaza, Tuduh Israel Langgar Hukum Internasional
Tonton: Polemik Royalti Musik, Ini Kata Menteri Hukum, Cek Tarif Royalti Di Restoran Kafe
Selanjutnya: Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kamis (7/8) Produk Antam, UBS dan GALERI 24
Menarik Dibaca: Promo CFC Paket Hebat Setiap Hari, 4 Pilihan Menu Favorit Diskon sampai 50%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
