Belgia Akan Mengakui Negara Palestina di Sidang Umum PBB

Selasa, 02 September 2025 / 10:04 WIB

ILUSTRASI. A man holding a Palestinian flag stands in front of Israeli military vehicles during an Israeli raid in Tulkarm, in the Israeli-occupied West Bank, September 3, 2024. REUTERS/Mohammed Torokman

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Belgia akan mengakui negara Palestina pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kata Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot pada Selasa (2/9/2025).

Menambah tekanan internasional terhadap Israel setelah langkah serupa dilakukan Australia, Inggris, Kanada, dan Prancis.

Di tengah kritik global atas perang yang dilancarkan Israel di Gaza, Israel menanggapi dengan kemarahan janji-janji pengakuan negara Palestina yang dilakukan sejumlah negara dalam forum PBB bulan ini.

Belgia akan bergabung dengan penandatangan New York Declaration, yang membuka jalan bagi solusi dua negara (two-state solution), yaitu negara Palestina yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel, kata Prevot melalui akun X.

Keputusan ini diambil “menyusul tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, dan sebagai respons atas kekerasan yang dilakukan Israel yang melanggar hukum internasional,” tambah Prevot.

Selain pengakuan diplomatik, Belgia akan memberlakukan 12 sanksi tegas terhadap Israel, termasuk larangan impor produk dari permukiman ilegal, peninjauan kebijakan pengadaan publik dengan perusahaan Israel, dan menyatakan pemimpin Hamas sebagai persona non grata di Belgia.

Palestina telah lama menuntut pembentukan negara di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki Israel, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Amerika Serikat (AS) menyatakan negara tersebut hanya dapat dibentuk melalui negosiasi langsung antara Israel dan Palestina.

Belgia, sebagai anggota Uni Eropa, mengambil keputusan ini untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel dan Hamas, kata Prevot.

Pada 2024, Mahkamah Internasional PBB memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat dan permukimannya, ilegal dan harus ditarik sesegera mungkin.

Israel menolak status “pendudukan” secara hukum karena wilayah tersebut dianggap sengketa, tetapi PBB dan sebagian besar komunitas internasional menilai wilayah itu sebagai wilayah yang diduduki.